Wonogiri (7/8/2025) - Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus memperkuat upaya peningkatan investasi daerah dengan menekankan pentingnya pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Langkah tersebut ditopang melalui inovasi Program Mitra Desa dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan serta membuka ruang bagi pemerataan investasi hingga ke tingkat desa.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri menyampaikan, inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang memberikan insentif dan kemudahan proses perizinan, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita Pemerintah Pusat dan prioritas pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam bidang investasi, reformasi birokrasi, serta perluasan akses pelayanan publik.

Melalui program tersebut, sejumlah capaian berhasil ditorehkan, antara lain Kemudahan akses perbankan yang telah menjangkau 15.547 nasabah, Intervensi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan korelasi jumlah usaha terhadap TPT sebesar -0,97, Intervensi pengentasan kemiskinan, dengan korelasi investasi terhadap pengurangan angka kemiskinan sebesar -0,99 , Peningkatan daya saing investasi yang meliputi 25 kecamatan dan 294 desa/kelurahan di Wonogiri.  Jika sebelumnya 70% masyarakat belum memiliki literasi perizinan, daya saing investasi belum tersedia, serta data investasi belum dapat diakses luas, kini setelah adanya akselerasi investasi, pelayanan perizinan dapat dijangkau di seluruh kecamatan dan desa, data investasi dapat diakses publik melalui 13 OPD dan 294 desa/kelurahan, serta program pemerataan investasi berjalan lebih optimal.

Melalui Mitra Desa dan MPP Digital, masyarakat kini lebih mudah dan hemat dalam mengurus perizinan. Program ini juga menjadi langkah nyata untuk mendukung pemerataan investasi hingga ke tingkat desa, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Dengan upaya tersebut, Pemerintah kab Wonogiri optimis dapat meningkatkan nilai investasi, jumlah usaha, serta penyerapan tenaga kerja sebagai indikator utama pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan